DPRD Lamteng Terima Kunjungan Kerja Pansus LPPA-DPRD Tubaba


w2nnews.com -- Belajar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA), Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus LPPA-DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba), lakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Lampung Tengah.

Katua Pansus LPPA-DPRD Tubaba Muammil SA.g., M.M., mengatakan, bahwa Lampung Tengah telah lebih dahulu melakukan pembahasan LPPA. Maka kita ingin belajar dan menyelaraskan kegiatan kerja di DPRD Tubaba. “Sesuai dengan tupoksi kami agar pembahasan berjalan dengan lancar,” ucap Muammil, usai melakukan rapat bersama di Gedung DPRD Lamteng. Senin (1/7)

Kata Muammil, bukan hanya tukar pendapat, kita juga ingin belajar dengan Dewan-Dewan yang lebih senior. “Karena Kabupaten Tubaba itu kabupaten baru, baru ada beberapa periode ini, untuk dewannya. Dan kami juga ingin dalam pembahasan ini nantinya betul-betul di aplikasikan di Kabupaten Tubaba,” terangnya.

Di dalam pembahasan ini, lanjut kata Muammil, bahwa telah dilakukan tukar pendapat, andai kata ada di dalam pembahasan anggaran tiba-tiba muncul ada evaluasi dari Provinsi. Bagaimana menindak lanjutinya.

Jawaban mereka, asalkan memang betul dalam pembahasan timbul, dan dipalikasikan dan diketahui unsur pimpinan tidak masalah.

 

“Harapan kami supaya baik di dalam pembahasan anggaran, maupun pengaplikasian anggaran itu, betul-betul rill sesuai harapan masyarakat. Setalah pulang kita akan melakukan pembahasan mulai hari Rabu dengan T-APD terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Wakil Ketua I DPRD Lamteng, Wahyudi mengatakan, bahwa kunker yang dilakukan Pansus LPPA-DPRD Tubaba ke DPRD Lamteng merupakan hal yang wajar. Mereka ingin sering (tukar pendapat), dan kami cukup senang jika temen-temen satu Provinsi sering berkunjung ke Lamteng, jadi kami nambah ilmu juga.

Ditanya soal dilema Pansus Lppa-Dprd Tubaba dalam pembahasan Apbd 2020, Wahyudi menyatakan, tidak ada malah.  “Sepanjang kawan-kawan punya politic knowe, temen-temen TAPD cepet, OPD cepet meyampaikan Kua-PPAS, semua bisa berjalan normal. Kita lihat detlain akhir, bukan detlain minimal, kita tidak punya detlain minimal. Pertengahan Juni ini KUA-PPAS perubahan harus masuk, ini sudah masuk Juli. Artinya sebenarnya yang sering telat itu pemerintah.

“Temen-temen di DPRD inikan menerima KUA-PPAS harusnya tepat waktu. Baru di bahas tepat waktu,” ucap Wahyudi.

Dalam pembahasan yang kerusial dalam sering ini, Tambah Wahyudi, sebenarnya temen-temen LKPJ sebutnya disana, ingin mencoba sering tentang pembahasan LPPA di Lanteng seperti apa. Ada kendala teknisnya seperti apa.

“Tadi sudah kami sampaikan ternyata polanya hampir sama. Bahwa yang terpenting dalam LPPA itu, bukan KUA-PPAS lo. Kadang-kadang teman-teman salah persepsi, ketika kita RDP tentang LPPA, kadang yang ditanya tentang anggaran KUA-PPAS. LPPA fokus kepada audit BPK dimasing-masing OPD itu yang terpenting, insaalloh sama dengan Tubaba,” pungkasnya. (advertorial).